URGENSI IJTIHAD SAINTIFIK DALAM
MENJAWAB PROBLEMATIKA HUKUM TRANSAKSI KONTEMPORER
Nur KholisÒ
Abstract
The article below traces to find the urgency of saintific ijtihad to solve Islamic law problems of contemporary transaction (mu’amalah mu’asirah) in the age of globalization. The age of globalization supported by information technologies revolusion makes all aspects of human life changes rapidly especially in economic activities. Many kinds and aspects of transaction that human did not think many years ago, occur in this era, for instance insurance, electronic banking, e-commerce, capital market, unit trust, etc. All forms of transaction in this era need to be solved and justified by Islamic law in order to all muslims in the world can participate in economic activities among other people at the global era.
Islam as the last religion revealed by Allah SWT has many tools to anticipate and solve contemporary problems occurring in the global era. Al-Qur’an and al-Sunnah as the main sources of Islamic law provide tools to make Islamic teachings always suitable for all time, namely by saintific ijtihad. By doing saintific ijtihad to solve contemporary transaction problems in this global era will make Islamic law always appropriate whenever and wherever.
1. Pengantar
Era globalisasi (the age of globalization), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an.[1] Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain.[2] Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan,[3] terutamanya dalam hal transaksi (muamalah) kepada semua pihak, termasuk umat Islam.[4]
Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.[5]
Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang muamalah Islam yang belakangan muncul misalnya zakat profesi, asuransi, praktek perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, reksadana, e-commerce dan lain-lain. Padahal wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir telah wafat, dan al-Qur’an telah tamat. Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporeri dalam era globalisasi dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW.[6] Walaupun sebagian persoalan-persoalan yang muncul kontemporeri telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu kajian lagi.[7] Oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad saintifik untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era globalisasi,[8] sehingga terbuktilah bahwa Islam adalah salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat).
Artikel ini akan membincangkan tentang rasional urgensinya melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab persoalam hukum transaksi kontemporer dan juga landasan melakukan ijtihad saintifik tersebut serta contoh ijtihad saintifik dalam menjawab persoalan hukum transaksi kontemporer.
2. Ijtihad Saintifik: Pengertian, Posisi Teks, Kekuatan Hukum, dan Rasional Urgensinya
Pengertian Ijtihad Saintifik
Kata ijtihad berasal dari kata jahada, kata ini beserta derivasinya berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.” Perkataan ini menunjukkan pekerjaan yang sulit dilakukan atau lebih dari biasa. Secara ringkas, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu.[9]
Kata ijtihad mempunyai makna khusus dalam Islam, yaitu pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk memperoleh suatu hukum Syarak yang amali melalui penggunaan sumber syarak yang diakui.[10] Dalam definisi yang lain disebutkan, ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara’.[11] Menurut Fazlur Rahman, ijtihad refers to the striving of the jurists to the point of mental exhaustion to derive principle and rules of law from evidence found in the sacred texts of sources.[12]
Sedangkan saintifik bermakna menurut atau berdasar ilmu pengetahuan.[13] Biasanya dihasilkan melalui penelitian dengan menerapkan metode ilmiah tertentu.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijtihad saintifik merupakan suatu upaya pencurahan segala kemampuan oleh seorang yang mempunyai kelayakan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer dengan berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui oleh Syarak.
Posisi Teks dalam Ijtihad Saintifik
Sumber hukum yang fundamental dalam hukum Islam adalah Al-Qur’an dan al-Sunnah (teks). Al-Qur’an diwahyukan kepada Muhammad SAW yang merupakan Rasulullah terakhir, dan syariatnya adalah syariat yang terakhir.[14] Sedangkan al-Sunnah merupakan penjelas terhadap hukum-hukum al-Qur’an, walau terkadang juga menentukan hukum baru. Dengan demikian syariat Islam adalah syariat yang akan berlaku hingga akhir zaman, oleh karena itu dalam teks tersebut terkandung nilai-nilai dan ajaran yang memungkinkannya berlaku hingga akhir zaman.
Di antaranya adalah bahwa dalam al-Qur’an dan al-Sunnah terdapat dua jenis hukum-hukum, yaitu: (1) hukum-hukum qat‘iyyat yang ditegaskan oleh dalil, kekukuhannya tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu, tidak boleh ber-ikhtilaf terhadapnya, tidak boleh ditolak atau diterima berdasarkan ijtihad semata-mata. Jenis inilah yang disebut oleh para pemikir sebagai hukum Islam dalam makna Syariah.[15] (2) hukum-hukum yang tidak ditetapkan secara jelas dan qat‘i baik periwayatannya maupun artinya (hukum zanniyyat yang bersifat interpretable). Hukum-hukum ini dipahami karena adanya isyarat yang menunjuk ke arah itu, sehingga timbul perbedaan paham, perbedaan sudut pandang, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun penunjukan hukumnya.
Jenis hukum yang kedua inilah area untuk berijtihad, sehingga dari sinilah muncul penalaran, pemikiran, pen-tarjih-an, penelaahan, perkiraan kemaslahatan, kebaikan, serta perubahan keadaan yang mungkin menimbulkan perbedaan.[16] Interpretasi terhadap jenis hukum yang kedua inilah disebut fiqh.[17] Dalam melakukan interpretasi terhadap hukum-hukum zanniyyat itu diperlukan suatu penalaran ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, agar kesimpulannya nanti memiliki bobot ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah ijtihad saintifik yang diperlukan pada era global saat ini. Akan tetapi, tetap harus diingat bahwa nilai kebenaran yang dihasilkan tetap bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji dan dikaji ulang[18] serta terbuka untuk dikritik.[19] Berbeda dengan hukum qat‘i yang bersifat mutlak dan otoritatif.
Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan teks dalam ijtihad saintifik adalah sebagai sumber hukum yang bersifat mutlak dan otoritatif, sedangkan hasil ijtihad saintifik tergolong dalam hukum fiqh yang bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji dan dikaji ulang serta terbuka untuk dikritik.
2.3. Kekuatan Hukum Hasil Ijtihad Saintifik
Penelusuran terhadap sejarah tasyri‘ al-islami menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menggalakkan umatnya untuk berijtihad.[20] Ini misalnya terungkap dalam beberapa hadis, diantaranya hadis Mu‘az bin Jabal. Sewaktu Rasul SAW hendak mengutus Mu‘az bin Jabal r.a untuk menjadi hakim di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Mu‘az sebagai berikut:
Rasulullah: “Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara?”.
Mu‘az: “Aku akan putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’an”.
Rasulullah: “Kalau tidak kamu dapatkan dalam Kitab Allah?”
Mu‘az: “Aku akan putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasul”.
Rasulullah: “Kalau tidak (juga) kamu jumpai dalam Sunah Rasul dan tidak pula dalam Kitab Allah?”.
Mu‘az: “Aku akan berijtihad dengan seksama”.
Kemudian Rasulullah SAW pun mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu‘az seraya beliau bersabda, “Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya jalan yang diridai Rasul Allah”.[21]
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberikan tempat yang mulia kepada mujtahid, walaupun ia salah dalam berijtihad. Dari ‘Amr bin al-‘As r.a., ia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Apabila seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata benar ijtihadnya, maka baginya dua pahala, dan apabila dia hendak menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka untuknya satu pahala”.[22]
Dari dua hadis tersebut tergambar bagaimana kekuatan hukum hasil ijtihad saintifik. Ijtihad saintifik sebagai salah satu tipe ijtihad yang menerapkan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kelayakan ilmiah, tentu masuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut, jelas Rasulullah SAW mengakui dan membenarkan ijtihad sebagian sahabatnya sebagai hukum yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Oleh karena itu, secara historis, ijtihad telah tumbuh sejak masa-masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan kemudian berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi‘in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang.[23] Bahkan justru dengan adanya ijtihad inilah ajaran-ajaran Islam dapat senantiasa sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, sehingga di sinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat Islam itu selalu salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat).[24]
2.4. Rasional Urgensi Ijtihad Saintifik
Sebagaimana digambarkan di atas, bahwa ijtihad saintifik adalah upaya pencurahan segala kemampuan oleh seorang yang mempunyai kelayakan ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer dengan berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui oleh Syarak (al-Qur’an dan al-Sunnah). Dalam era global, dimana dunia diibaratkan sebagai planet yang tidak berbatas (borderless world atau sering juga disebut global village) karena begitu spektakulernya perkembangan teknologi informasi (terutama dengan adanya internet) dan pengangkutan (pesawat terbang), menjadikan ijtihad saintifik merupakan suatu perkara yang sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kelayakan ilmiah dan kesungguhan. Semua yang diperlukan untuk untuk melakukan ijtihad saintifik sudah tersedia, tinggal menunggu kemauan dan kesungguhan manusia itu sendiri.
Di sisi lain, selain era global menjanjikan peluang yang besar pada umat manusia, juga meninggalkan persoalan dan tantangan, khususnya dalam bidang hukum muamalat. Muamalat dalam istilah popuper sering dipersamakan dengan transaksi.[25] Muamalah merupakan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariah. Syariah menjadi guideline bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan syariah berarti dilarang (diharamkan).[26]
Dalam kenyataannya, perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, jenis, maupun metodenya pada era globalisasi ini berkembang sangat cepat. Persoalan-persoalan hukum transaksi (muamalah) dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul, pada era globalisasi muncul dan berkembang dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang muamalah Islam yang belakangan muncul misalnya zakat profesi, asuransi, praktek perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, reksadana, e-commerce dan lain-lain. Padahal wahyu tidak akan turun lagi karena Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir telah wafat, dan al-Qur’an telah tamat. Sementara tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporer dalam era globalisasi dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW.[27] Walaupun sebagian persoalan-persoalan yang muncul kontemporer telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis, sehingga perlu kajian ulang.[28] Oleh karena itu perlu dilakukan ijtihad saintifik untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global,[29] sehingga terbuktilah bahwa Islam adalah salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat).
Dengan melakukan ijtihad saintifik, dimana sarana dan prasarananya telah tersedia dengan mudahnya di era global ini, maka insyaAllah problematika transaksi kontemporer yang menjadi persoalan umat Islam dalam bertransaksi secara internasional pada era global dapat diselesaikan dengan tetap berpegang pada ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah.[30] Dengan begitu, maka ajaran Islam akan tetap salihun likulli zaman wa likulli makan[31] sebagaimana tujuan utama diturunkannya agama Islam sebagai syariat terakhir yang akan berlaku hingga akhir zaman.
3. Landasan Ijtihad Saintifik
Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh instrumen-instrumen hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Hal ini sebagaimana terlihat dalam sifat dasar hukum yang digariskan oleh al-Qur’an yaitu ada hukum yang bersifat qat‘iyyat dan mutasyabihat (zanniyyat), di mana jenis yang kedua terbuka untuk diinterpretasi sesuai ta‘lil al-ahkam (melihat hukum berdasarkan ‘illah) yang dipahami mujtahid akademik dan juga tuntutan zaman serta realitas sosial dan budaya lokal.[32]
Selain itu terdapat hadis-hadis, seperti dua hadis tersebut diatas yang memberikan justifikasi untuk berijtihad kepada siapa saja yang berkelayakan terhadap persoalan-persoalan yang muncul (kontemporer) yang tidak ditentukan hukumnya oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. Bahkan dua hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang berijtihad mendapatkan tempat yang utama dan mulai dalam ajaran Islam. Dengan demikian jelas sekali, bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah memberikan landasan yang kuat untuk melakukan ijtihad saintifik.
Di samping itu, setelah mendalami makna dan filosofi yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia,[33] baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil‘alamin. Bahkan asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat[34] menegaskan:
“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak".
Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi[35] menyatakan: “Di mana ada maslahat, disanalah hukum Allah”.
Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu seiring dengan perkembangan zaman.[36] Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok.[37]
Maslahat menurut al-Syawkani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[38] Sementara menurut al-Tufi, maslahat secara urf merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari‘ (Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun muamalat.[39] Sedangkan menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.[40] Mengadopsi transaksi modern di era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariah merupakan suatu bentuk maslahat untuk kehidupan manusia (umat Islam).
Di samping itu, para ulama setelah memahami falsafah yang mendasari hukum Islam, merumuskan suatu kaedah dasar dalam bidang muamalah, yang artinya:
“Hukum asal mu‘amalat adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur’an dan al-Sunnah)”.[41]
Kaedah ini berdasar firman Allah yang artinya:
“Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk kamu sekalian”.
Terjemahan Surah al-An‘am (6): 119
Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menerapkan kaedah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara’,[42] seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (‘an taradin) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Di sisi lain, para fukaha juga merumuskan kaedah fiqh yang mengatakan yang artinya: “Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi”.[43]
Menurut Ibn al-Qayyim kaedah ini sangat penting dalam hukum Islam. Tidak mengetahui kaedah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.[44]
Landasan lainnya adalah prinsip Islam tentang kebebasan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak. Hadis yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan kontrak dan meletakkan syarat dalam kontrak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud dan al-Turmudhi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:
“Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” [45]
Berdasarkan pada hadis tersebut, dapatlah dipahami bahwa hukum asal dari segala bentuk kontrak dan persyaratan adalah mubah. Ini sebagaimana pendapat mazhab Hambali dan Maliki. Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas.[46] Di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:
- Asal dari kontrak adalah keridaan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka. Allah SWT berfirman:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...." (An-Nisa : 29).
Dalam ayat ini, secara jelas Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil (diharamkan), selanjutnya Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha. Yang dipersyaratkan dalam kontrak jual beli di dalam ayat ini hanya saling ridha alias suka sama suka. Ini menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli babi (khinzir), terdapat unsur gharar.
2. Menurut al-Qur’an, "Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian." (QS Al-Ma’idah: 1). Ini menunjukkan bahwa janji atau kontrak itu wajib dilaksanakan tanpa kecuali dan kontrak itu tidak akan mengikat kecuali dilakukan dengan sah. Menurut penafsiran Muhammad Rasyid Rida, ayat itu menunjukkan bahwa tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dianggap sebagai kontrak adalah wajib dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, selama ia tidak mengandung perkara yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[47]
3. Kontrak dan persyaratan termasuk soal kebiasaan, dan asalnya adalah tidak diharamkan, karena asal dari kebiasaan adalah mubah. Allah berfirman:
.... padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Al-An'am:119).
Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asli hingga ada penjelasan tentang keharamannya. Nash atau dalil-dalil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya berada dalam kondisi asal, yakni mubah.[48] Ini juga sesuai dengan prinsip, bahwa hukum asal muamalat adalah mubah. Ini berbeda dengan perkara ibadah yang asalnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan syarak.
Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asli hingga ada penjelasan tentang keharamannya. Nash atau dalil-dalil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya berada dalam kondisi asal, yakni mubah.[48] Ini juga sesuai dengan prinsip, bahwa hukum asal muamalat adalah mubah. Ini berbeda dengan perkara ibadah yang asalnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan syarak.
Memang ada segolongan ulama’ (mazhab Zahiri, diantaranya Ibnu Hazm) yang berpendapat sebaliknya, yaitu semua kontrak dan syarat-syarat adalah tidak sah kecuali yang dibolehkan oleh nas dan ijma’.[49] Akan tetapi, pendapat ini dianggap sempit dan kurang sesuai dengan semangat ajaran Islam itu sendiri.
Secara garis besar, para ulama telah menggariskan tentang pembagian syarat dalam kontrak menjadi syarat sah dan syarat rusak atau batal. Masing-masing dibagi menjadi tiga yaitu: [50] Persyaratan yang sah:
- Syarat yang menjadi konsekuensi perjanjian, seperti syarat harus ada serah terima barang dan penyerahan pembayaran.
- Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, seperti pembayaran cash atau hutang (tunda).
- Syarat yang jelas kegunaannya namun bukan merupakan konsekuensi perjanjian, dan juga bukan demi kepentingan perjanjian tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu. Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan.[51]
Persyaratan yang rusak/batal
- Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan ilegal.[52]
- Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi.
- Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."
4. Contoh Ijtihad Saintifik dalam Problematika Transaksi Kontemporer
Di antara contoh ijtihad saintifik yang dilakukan oleh para pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah baik secara individual maupun secara kolektif[53] adalah tentang kasus default payment (kegagalan pembayaran) dalam produk pembiayaan Islam di institusi keuangan Islam, seperti perbankan Islam. Kejadian kegagalan pembayaran angsuran baik itu terjadi kerana mungkir bayar atau keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak nasabah bank Islam yang menerima skim pembiayaan memang terkadang terjadi di bank Islam, sebab pada dasarnya bank Islam tidak mengenakan denda terhadap default payment sebagaimana di bank konvensional.[54] Default payment ini disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab para nasabah untuk membayar angsuran tepat pada waktunya di samping terdapat juga sedikit nasabah yang benar-benar menghadapi masalah kesulitan uang sehingga gagal membayar angsuran tepat waktu.[55]
Dalam sistem perbankan Islam maupun konvensional, defaul payment merupakan penyebab utama dari meningkatnya non performing financing (NPF).[56] Misalnya, NPF di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Malaysia pada tahun 2005 ini mencapai RM 700 juta (Rp 1.750.000.000.000,-, dengan asumsi 1 RM= Rp 2500,-). Suatu jumlah yang sangat fantastis, dan dapat menyebabkan bangkrutnya bank Islam tersebut dan secara keseluruhan bisa menghancurkan kredibilitas bank Islam dan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan Islam.[57] Oleh karena itu, persoalan defaul payment menjadi perhatian serius para pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah baik secara individual maupun secara kolektif. Terdapat berbagai pendapat berbeda yang merupakan hasil ijtihad saintifik para pakar ekonomi Islam dan fiqh muamalah tentang cara menyelesaikan defaul payment agar tidak terjebak pada riba.
Menurut ijtihad saintifik Kamal Hammad,[58] hanya mahkamah yang berwenang untuk memberikan hukuman terhadap nasabah defaul payment. Beliau menolak dengan tegas hukuman terhadap nasabah defaul payment dengan kompensasi. Sementara ijtihad saintifik Syaykh Mustafa al-Zarqa’, sebagaimana dikutip Mohammad Ali Elgari et.al, berpendapat bahwa hukuman denda mesti diputuskan oleh mahkamah tinggi saja dan uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Bank Syari‘ah tidak boleh mengambil uang denda tersebut, tetapi semua uang denda itu mesti dimanfaatkan untuk maslahah ‘ammah (public interest).[59]
Sementara ijtihad saintifik kolektif Islamic Fiqh Academy, mengeluarkan fatwa bahwa jika nasabah gagal membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank tidak boleh mengenakan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut, kerana hal itu sama saja dengan menerapkan konsep bunga terhadap angsuran tersebut.[60]
Sedangkan ijtihad saintifik al-Sadiq al-Darir menyatakan bahwa ia setuju mengenakan denda terhadap defaul payment dengan syarat jumlah denda itu tidak melebihi jumlah hutang nasabah.[61] Muhammad Taqi Usmani berpendapat serupa, yakni nasabah defaul payment hendaknya membayar sejumlah uang kepada institusi kebajikan yang dimiliki oleh bank Islam untuk tujuan membiayai kegiatan kebajikan yang dibolehkan oleh Syari‘ah. Bank Islam tidak boleh mendapat bagian sedikitpun dari uang denda tersebut. Jadi uang denda itu bukan kompensasi kepada pembiaya (bank Islam) sebagai opportunity cost, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan.[62]
Sedangkan ijtihad saintifik Umer Chapra dan Tariqullah Khan menyatakan bahwa kalau defaul payment tidak dikenakan penalti atau denda maka hal ini akan menjadi satu fenomena dan preseden yang tidak baik bagi kelangsungan ekonomi sosial, dan orang yang defaul payment tersebut akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran. Hal ini juga akan memperburuk sistem keuangan suatu institusi keuangan apalagi kalau nilai kontrak itu sangat besar. Oleh karena itu, Umer Chapra dan Khan mengusulkan konsep “Loss Given Default” (LGD) untuk menentukan jumlah kompensasi agar bisa mengkurangkan nilai-nilai ketidakadilan antara pihak nasabah dan bank Islam saat terjadi defaul payment dengan syarat jumlah kompensasi sudah disetujui oleh ulama, dalam hal ini adalah Dewan Penasehat Syari‘ah Nasional.[63]
Sedangkan ijtihad saintifik Joni Tamkin bin Borhan menyatakan bahwa pengenaan ganti rugi (ta‘wid mali) menurut penelitian sebagian pakar ekonomi Islam adalah dibolehkan dengan argumen-argumen berikut: (1) Di antara inti hukum Islam adalah konsep “penolakan madarat” di mana setiap madarat atau kerugian mestilah dihindari. (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal pertukaran uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi. Dalam kasus pengenaan bayaran ganti rugi, ia dikenakan ke atas kegagalan nasabah dalam akad pertukaran (mu‘awadah) yang melibatkan pertukaran antara uang dengan barang iaitu dari jenis dan sifat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat ijtihad fiqhi berhubung dengan bay‘ al-‘arbun[64] dan kebolehan hangusnya uang deposit karena untuk mengganti kerugian penjual menunggu dan tidak memasarkan barang yang ditempah itu kepada pelanggan lain. Kerugian dalam kasus bay‘ al-‘arbun adalah berbentuk kerugian ekonomi, sementara kerugian yang ditanggung oleh investor dan penabung akibat defaul payment adalah berbentuk kerugian riil. (3) Riba selalunya memberi kelebihan satu pihak ke atas pihak lain, sementara bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan. Dengan demikian, pengenaan ganti rugi terhadap defaul payment adalah dibolehkan dengan syarat jumlah ganti kerugian ini ditentukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam kasus ini.[65]
Dari berbagai ijtihad saintifik tentang defaul payment tersebut, tergambar betapa para pakar dan ilmuwan yang mempunyai kelayakan ilmiah melakukan ijtihad saintifik sesuai dengan tingkat dan latarbelakang keilmuan, keadaan sosial budaya dan politik, serta dalil-dalil yang dapat mereka kemukakan. Hasilnya ternyata berbeda, mana yang paling tepat? Mungkin ijtihad saintifik Umer Chapra dan Tariqullah Khan, serta Joni Tamkin bin Borhan lebih cocok untuk menyelesaikan kasus default payment di BIMB Malaysia. Wallahu ‘alam bi as-Sawab.
5. Penutup
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, jelaslah betapa urgennya dilakukan ijtihad saintifik untuk menjawab problematika transaksi kontemporer pada era global, dengan rasional sebagaimana dikemukakan di atas. Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam telah menyediakan instrumen-instrumen hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman, sehingga Islam adalah agama yang senantiasa sesuai untuk segala zaman dan tempat, termasuk di era globalisasi. Ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum Islam adalah hukum yang salihun likulli zaman wa likulli makan. Pernyataan tersebut memiliki landasan teoritis, historis maupun empiris yang kuat. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan jika umat Islam selalu optimis bahwa betapa pun hebat perkembangan transaksi kontemporer di era globalisasi akan selalu dapat diikuti oleh hukum Islam yakni dengan melakukan ijtihad saintifik untuk menjawab segala problematika transaksi kontemporer yang muncul tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim.
Abul Hasan (2004), “Islamic Ethical Responsibilities for Bussiness and Sustainable Development”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 4, London: The Islamic Cultural Centre.
Ahmad Hidayat Buang (2000), Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar, Kuala Lumpur: International Law Book Services.
Amidi, al- (1967), al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Kairo: Muassasah al-Halabi.
Asyqar, Muhammad Sulaiman al- et.al., (1998), Buhuth al-Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu‘asirah, jil. 2, cet. 1, Amman: Dar al-Nafa’is.
Aznan Hasan (2004), “A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, Jordanian Civil Code, and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre.
Bik, Muhammad Khudari (1981), Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr.
Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan (2000), Regulation and Supervision of Islamic Banks. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.
Darir, Al-Sadiq Muhammad al-Amin al- (1985) “al-Ittifaq ‘ala Ilzam al-Madin al-Mu‘sir bi Ta‘wid Darar al-Mumatalah”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 3, No.1, hh. 111-112 (Arabic section).
Dawud, Abu (1952), Sunan Abu Dawud, juz II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
Elgari, Mohammad Ali, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa (1993), “Qanun al-Masarif-- Sighah Muqtarahah li-Tanzim Qita‘ fi al-Masraf al-Islami”, Review of Islamic Economics, Vol. 2, No. 2.
Ghayati, Lashin Muhammad al-, (1995), “’Arbun (Earnest Money) Sale”, Journal of Shari‘a and Islamic Studies, Vol. 10, No. 26, Agustus 1995.
Ghazali, al- (t.t.), al-Mustasfa, juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr.
Ibn Hazm (t.t.), al-Muhalla, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.
Ibn Qudamah (1972), Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi.
Ibn Taymiyyah (t.t), Nazariyyah al-‘Aqd. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Izzi Dien, Mawil (2005), “Theology, Practice and Textual Interpretation in Islam”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 49, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre.
Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al- (1977), I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz III, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr.
Joni Tamkin bin Borhan (2001), “Isu-isu Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam”, dalam Jurnal PEMIKIR, Oktober-Disember 2001.
___________________ (2001), “Peranan dan Cabaran Ekonomi Islam dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis”, dalam Jurnal Afkar, No. 2, Juni 2001, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Departemen Akidah dan Pemikiran Islam.
Juhaya S. Praja (2000), “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia”, dalam Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kasani, al- (t.t), Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara’i‘ , juz 5, Beirut: Matba‘ah al-‘Asimah.
Leimgruber, Walter (2004), Between Global and Local, Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited.
M Dahlan Al Barry dan Pius A Partanto (1994), Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola.
Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1997), Hukum Islam Semasa di Malaysia: Prospek dan Cabaran. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997
______________ (1997), Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
______________ (2004), “Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran”, dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini, cet. 2, Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM.
Manzoor, S. Parvez (2004), “Book Review ‘Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity” oleh Johan Meuleman (ed.) (2002), London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies.
Maududi, Abul A’la (1997), Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publication Ltd.
Misri, Rafiq Yunus al- (1999), Usul al-Iqtisad al-Islami. Beirut: al-Dar al-Syamiyyah.
Mohd. Daud Bakar (1998), “Kedinamikaan Shari‘ah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Moden”, dalam Jurnal Syariah, Vol. 6, Januari 1998, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Bahagian Syariah.
Mohd. Ma’sum Billah (2003), Modern Financial Transaction Under Syariah, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.
_________________ (2003), Islamic Insurance (Takaful), Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.
_________________ (2003), Syari’ah Standard of Quantum of Damages in Insurance (Third Party Claim), Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.
Moten, Abdul Rashid (2005), “Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses”, dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategiec Challenges for the 21st Century, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
Muhammad Musa Towana (1972), al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-‘Asr. Dar al-Kutub al-Hadithah
Musawi, Sayyid Hasyim al- (1997), Manhaj al-Fiqh al-Islami, Teheran: Islamic Republic of Iran.
Nadirsyah Hosen (2004), “Behind The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)”, dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies.
Nadwi, ‘Ali Ahmad al- (1999), Mausu‘ah al-Qawa‘id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar ‘Alam al-Ma‘rifah.
Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al- (t.t), Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab, Beirut: Dar al-Fikr.
Nor Azzah Kamri dan Fadillah Mansor (2002), “Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, Prosiding Seminar Keuangan Islam, API UM, Kuala Lumpur, 18 Juni 2002.
Opwis, Felicitas (2005), “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, dalam Jurnal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2.
Pronk, Jan (2001), “Globalization: A Developmental Approach”, dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), Global Futures, Shaping Globalization, London: Zed Books.
Qaradawi, Yusuf al- (1994), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Dar al-Tawzi‘ wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
______________ (t.t.), Madkhal lidirasah as- Syari'ah al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah.
Rahman, Fazlur (1962), Post Formative Developments in Islam. Karachi: Islamic Studies.
Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, cet. 4, jil. 6, Kairo: Matba‘ah al-Qahirah
Risuni, Ahmad al- (1992), Nazariyyah al-Maqasidi ‘inda al-Syatibi, Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami.
Rose, Collin dan Malcolm J. Nicholl (1997), Accelerated Learning for the 21 st Century. New York: Delacorte Press.
Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn (1988), Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Jil. II, Beirut: Dar al-Qalam.
Saeed, Abdullah (2004), “Islamic Banking and Finance, In Search of a Pragmatic Model”, dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (eds.), Islamic Perspectives on the New Millennium, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
Sayyid, Ridwan al- (2003), “al-Tajdid al-Fiqhi wa al-Dini”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad.
Sibanu, Qutb Mustafa (2003), “Al-Fikr al-Maqasidi wa Manahij al-Bahth fi al-‘Ulum al-Ijtima ‘iyyah wa al-Insaniyyah”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 59 dan 60, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad.
Suruhanjaya Sekuriti (2002), Keputusan Majlis Penasihat Syari’ah Suruhanjaya Sekuriti, Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti.
Suyuti, al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al- (1399H), Al-Asybah wa al-Naza’ir, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Syatibi, al- (t.t.), al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
Syawkani, al- (t.t.), Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Fikr.
Turabi, Hasan al- (1990), Qadaya al-Tajdid. Khartum: Ma‘had al-Buhuth wa al-Dirasat al-Ijtima‘iyyah.
Turmudhi (1967), Sunan al-Turmudhi (al-Jami‘ al-Sahih), juz 3, Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi.
Ubadah, Muhammad Anis (1980), Tarikh al-Fiqh al-Islami fi ‘Ahd an-Nubuwwah wa as-Sahabah wa at-Tabi’in. Dar at-Tiba‘ah.
Usmani, Muhammad Taqi (2002), An Introduction to Islamic Finance. London: Kluwer Law International.
Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes (1998), Islamic Law and Finance, London: Kluwer Law International.
Yaman, Ahmad (2003), “Nasy’ah al-Fiqh al-Islami wa tatawwurihi”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad.
Yusdani (2000), Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, Yogyakarta: UII Press.
Ò Penulis adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ia menyelesaikan studi pascasarjana di Syariah and Economic Department, University of Malaya, Kuala Lumpur.
[1] Globalization is accepted as one of the fundamental of the processes that characterize the contemporary world, a process leading towards an increasingly strong interdependence between increasingly large parts of the world. S. Parvez Manzoor (2004), “Book Review ‘Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity” oleh Johan Meuleman (ed.) (2002), London: RoutledgeCurzon, dimuat dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, h. 280.
[2] Jan Pronk (2001), “Globalization: A Developmental Approach”, dalam Jan Nederveen Pieterse (ed.), Global Futures, Shaping Globalization, London: Zed Books, h. 43.
[3] Walter Leimgruber (2004), Between Global and Local, Aldershot (England): Ashgate Publishing Limited, hh. 18-19.
[4] Untuk mendapat penjelasan lebih lengkap tentang pengalaman dan respon umat Islam terhadap globalisasi, lihat Abdul Rashid Moten (2005), “Modenization and The Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses”, dalam K.S. Nathan dan Mohammad Hashim Kamali (eds.), Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategiec Challenges for the 21st Century, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hh. 231-255.
[5] Collin Rose dan Malcolm J. Nicholl (1997), Accelerated Learning for the 21 st Century. New York: Delacorte Press, h. 1.
[6] Hasan al-Turabi (1990), Qadaya al-Tajdid. Khartum: Ma‘had al-Buhuth wa al-Dirasat al-Ijtima‘iyyah, hh. 50-51.
[7] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), Islamic Law and Finance, London: Kluwer Law International, hh. 25-28.
[8] Ridwan al-Sayyid (2003), “al-Tajdid al-Fiqhi wa al-Dini”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, h. 13.
[9] Muhammad Musa Towana (1972), al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-‘Asr. Dar al-Kutub al-Hadithah, hlm. 97
[12] Fazlur Rahman (1962), Post Formative Developments in Islam. Karachi: Islamic Studies, h. 12.
[13] M Dahlan Al Barry dan Pius A Partanto (1994), Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, h. 688.
[14] Sayyid Hasyim al-Musawi (1997), Manhaj al-Fiqh al-Islami, Teheran: Islamic Republic of Iran, hh. 17-18.
[15] Mahmood Zuhdi (1997), Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, hh. 25-26.
[16] Abul A’la Maududi (1997), Islamic Law and Constitution. Lahore: Islamic Publication Ltd., hh. 58-61. Perbedaan hasil ijtihad mereka itu terjadi antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang mereka pergunakan di samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran yang berlainan. Lihat Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2004), “Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran”, dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini, cet. 2, Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM, hh. 6-8. Untuk melihat contoh perbedaan itu, lihat Aznan Hasan (2004), “A Comparative Study of Islamic Legal Maxims in Majallat al-Ahkam al-‘Adliyyah, Jordanian Civil Code, and Limited Arab Emirates Law of Civil Transaction”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre, hh. 47-68.
[17] Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1997), Hukum Islam Semasa di Malaysia: Prospek dan Cabaran. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997, hh. 9-10; Juhaya S. Praja (2000), “Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia”, dalam Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 119.
[18] Untuk melihat lebih jelas ilustrasinya, lihat hasil ijtihad yang kemudian difatwakan tentang penternakan dan konsumsi kodok hijau oleh MUI Sumatera Barat yang berbeda dengan fatwa MUI Nusa Tenggara Barat. Kemudian kasus tersebut dikaji lagi oleh MUI Pusat Jakarta untuk menentukan hukum penternakan dan konsumsi kodok hijau. Lihat Nadirsyah Hosen (2004), “Behind The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)”, dalam Journal of Islamic Studies, Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, hh. 166-168.
[19] Lihat Qutb Mustafa Sibanu (2003), “Al-Fikr al-Maqasidi wa Manahij al-Bahth fi al-‘Ulum al-Ijtima ‘iyyah wa al-Insaniyyah”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 59 dan 60, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, hh. 212-213; Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2004), op.cit., hh. 10-11.
[20] Lihat Ahmad Yaman (2003), “Nasy’ah al-Fiqh al-Islami wa tatawwurihi”, dalam Journal al-Ijtihad, Vol. 57 dan 58, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad, hh. 19-31.
[22] Terjemah H.R. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibn Majah
[23] Mawil Izzi Dien (2005), “Theology, Practice and Textual Interpretation in Islam”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 49, No. 1, London: The Islamic Cultural Centre, hh. 5-6.
[24] Muhammad Anis Ubadah (1980), Tarikh al-Fiqh al-Islami fi ‘Ahd an-Nubuwwah wa as-Sahabah wa at-Tabi’in. Dar at-Tiba‘ah, h. 10.
[25] Mohd. Ma’sum Billah (2003), Modern Financial Transaction Under Syariah, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., h. 11.
[26] Lihat Abul Hasan (2004), “Islamic Ethical Responsibilities for Bussiness and Sustainable Development”, dalam Jurnal The Islamic Quarterly, Vol. 48, No. 4, London: The Islamic Cultural Centre, hh. 32-33.
[28] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), op.cit., hh. 25-28.
[30] Felicitas Opwis (2005), “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, dalam Jurnal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, h. 187. Upaya menjawab problematika muamalah kontemporer yang menjadi persoalan umat Islam dalam bertransaksi di bidang perbankan dan keuangan dengan tetap berpegang pada ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah, misalnya dijelaskan oleh Abdullah Saeed (2004), “Islamic Banking and Finance, In Search of a Pragmatic Model”, dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (eds.), Islamic Perspectives on the New Millennium, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hh. 113-129.
[31] Penjelasan lebih lanjut dan beberapa contoh tentang dinamika Syari‘ah dalam menjawab problematika muamalah kontemporer, khususnya dalam transaksi perbankan modern, lihat Mohd. Daud Bakar (1998), “Kedinamikaan Shari‘ah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Moden”, dalam Jurnal Syariah, Vol. 6, Januari 1998, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Bahagian Syariah, hh. 59-72. Lihat pula Joni Tamkin bin Borhan (2001), “Peranan dan Cabaran Ekonomi Islam dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis”, dalam Jurnal Afkar, No. 2, Juni 2001, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Departemen Akidah dan Pemikiran Islam, hh. 141-164.
[32] Lihat Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2004), op.cit., hh. 8-12.
[33] Ahmad al-Risuni (1992), Nazariyyah al-Maqasidi ‘inda al-Syatibi, Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami, cet. 2, h. 7; Felicitas Opwis (2005), op.cit., h. 183; Qutb Mustafa Sibanu (2003), op.cit., h. 215.
[35] Yusuf al-Qaradawi (1994), al-Ijtihad al-Mu‘asir, Dar al-Tawzi‘ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, h. 68.
[36] Felicitas Opwis (2005), op.cit., h. 183.
[37] Yusuf al-Qaradawi (t.t.), Madkhal lidirasah as- Syari'ah al-Islamiyyah, Kairo: Maktabah Wahbah, h. 62.
[38] Al-Syawkani (t.t.), Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul, Beirut: Dar al-Fikr, h. 242.
[39] Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani (2000), Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, Yogyakarta: UII Press, h. 31.
[41] Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti (1399H), Al-Asybah wa al-Naza’ir, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 60.
[42] ‘Ali Ahmad al-Nadwi (1999), Mausu‘ah al-Qawa‘id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah. Beirut: Dar ‘Alam al-Ma‘rifah, h. 221 dan 226; Rafiq Yunus al-Misri (1999), Usul al-Iqtisad al-Islami. Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, h. 148.
[43] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1977), I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin, juz III, cet. ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, h. 14. Fatwa juga merupakan bentuk dari pertumbuhan dan sikap adaptif dalam hukum Islam. Fatwa melibatkan interaksi antara ulama, masyarakat dan pemerintah. Lihat Nadirsyah Hosen (2004), op.cit., h. 147.
[44] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1977), op.cit., h. 14.
[45] Turmudhi (1967), Sunan al-Turmudhi (al-Jami‘ al-Sahih), juz 3, Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, h. 635. Hadis Hasan Sahih.
[48] Ibnu Taymiyyah, op.cit., h. 355
[50] Lihat Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), op.cit., hh. 100-102; Mohd. Ma’sum Billah (2003), op.cit., hh. 69-70.
[51] Al-Kasani (t.t), Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara’i‘ , juz 5, Beirut: Matba‘ah al-‘Asimah, h. 171; Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi (t.t), Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, h. 364; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd (1988), Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Jil. II, Beirut: Dar al-Qalam, h. 160; Ahmad Hidayat Buang (2000), Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar, Kuala Lumpur: International Law Book Services, h. 10.
[53] Contoh ijtihad akdemik lainnya, misalnya ijtihad akademik yang dilakukan oleh Mohd. Ma’sum Billah tentang asuransi Islam yang difasilitasi oleh IIIT (International Institute of Islamic Thought) yang telah terbit menjadi buku dengan judul Islamic Insurance (Takaful), Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 2003. Mohd. Ma’sum Billah juga melakukan ijtihad akademik tentang standar Syari’ah klaim pihak ketiga dalam asuransi disponsori oleh IRPA Malaysia dan didukung oleh Research Centre Fakultas Ekonomi dan Managemen IIU Malaysia dengan judul Syari’ah Standard of Quantum of Damages in Insurance (Third Party Claim), yang telah diterbitkan menjadi buku oleh Ilmiah Publishers Sdn. Bhd., 2003. Contoh lainnya adalah ijtihad akademik kolektif tentang pasar modal yang dilakukan oleh Majlis Penasihat Syari’ah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang telah diterbitkan menjadi buku berjudul Keputusan Majlis Penasihat Syari’ah Suruhanjaya Sekuriti, Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, 2002. Dalam buku ini dijelaskan tentang metode pelaksanaan ijtihad akademik dan juga keputusan-keputusan ijtihad akademik yang telah dilakukan.
[54] Muhammad Taqi Usmani (2002), An Introduction to Islamic Finance. London: Kluwer Law International, h. 55.
[55] Nor Azzah Kamri dan Fadillah Mansor (2002), “Aplikasi Konsep al-Murabahah dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, Prosiding Seminar Kewangan Islam, API UM, Kuala Lumpur, 18 Juni 2002, h. 138.
[56] Istilah NPF (non performing financing) untuk bank Islam dan NPL (non performing loan) untuk bank konvensional. Makna substantifnya relatif sama iaitu pembiayaan/pinjaman tidak berbayar (macet).
[57] Surat kabar Berita Harian, Malaysia, 19 Oktober 2005, h. 1. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa pihak kerajaan Malaysia dan juga pihak BIMB secara serius menangani kasus ini supaya hal itu tidak berulang lagi.
[58] Lihat Muhammad Sulaiman al-Asyqar et.al., (1998), Buhuth al-Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu‘asirah, jil. 2, cet. 1, Amman: Dar al-Nafa’is, hh. 866-867.
[59] Mohammad Ali Elgari, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa (1993), “Qanun al-Masarif-- Sighah Muqtarahah li-Tanzim Qita‘ fi al-Masraf al-Islami”, Review of Islamic Economics, Vol. 2, No. 2, 1993, hh. 67-97 (Arabic section).
[60] Sebagaimana dipetik oleh Muhammad Taqi Usmani (2002), op.cit., h. 58 dari Resolution No. 53 Vth Annual Session, Jeddah, Journal No. 6, Vol. I, h. 447.
[61] Al-Sadiq Muhammad al-Amin al-Darir (1985) “al-Ittifaq ‘ala Ilzam al-Madin al-Mu‘sir bi Ta‘wid Darar al-Mumatalah”, Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 3, No.1, hh. 111-112 (Arabic section).
[62] Muhammad Taqi Usmani (2002), op.cit., hh. 58-59.
[63] M. Umer Chapra and Tariqullah Khan (2000), Regulation and Supervision of Islamic Banks. Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, h. 89.
[64] Bay‘ al-‘arbun adalah jual beli berdeposit, dimana seorang pembeli membeli barangan dari penjual dengan memberikan satu dirham atau lebih sebagai bayaran pendahuluan, jika ia jadi membeli barangan tersebut maka wang itu dikira sebagai bahagian bayaran terhadap harga barangan, akan tetapi jika ia tidak jadi membelinya, maka wang itu menjadi milik penjual. Lihat Ibn Qudamah (1972), Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir, jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, h. 58. Menurut kajian Lashin Muhammad al-Ghayati, ia adalah diharuskan. Lihat Muhammad al-Ghayati, “’Arbun (Earnest Money) Sale”, Journal of Shari‘a and Islamic Studies, Vol. 10, No. 26, Ogos 1995, Kuwait: Kuwait University, hh. 111-152.
[65] Joni Tamkin bin Borhan (2001), “Isu-isu Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam”, dalam Jurnal PEMIKIR, Oktober-Disember 2001, hh. 115-116.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar