PERTANIAN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN BANGSA

PERTANIAN SEBAGAI PENOPANG PEREKONOMIAN NEGARA

(MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN)

A.      Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung oleh majunya pertanian, sebagai sektor terbesar penyerap lapangan kerja.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun demikian produk-produk yang dihasilkan belum dapat disejajarkan dalam hal kualitas, dengan produk-produk impor, misalnya buah-buahan dari Thailand. Petani sebagai produsenpun belum dapat menikmati secara optimal hasil produksi pertanian mereka, karena mereka belum dapat memperoleh penghasilan yang baik dari harga komoditas pertanian yang mereka tanam.  Mengapa hal ini bisa terjadi? Dalam hal kualitas, petani kita rata-rata menghadapi kendala dengan ketersediaan pendanaan untuk dapat menghasilkan kualitas produk yang optimal. Bagaimana akan dapat meningkatkan kualitas produk apabila penghasilan dari menjual hasil pertaniannya hanya cukup untuk membiayai hidup yang pas-pasan dan sebagian lagi dipergunakan untuk membiayai budi daya pertaniannya.

Permasalahan lain yang dihadapi petani adalah, akses pasar yang kurang baik. Jauhnya tempat mereka dengan pasar dapat menyebabkan nilai jual yang sangat rendah. Di samping itu, dalam menjual produknya, para petani juga tidak berkesempatan melakukan sortasi kualitas produknya, sebagai akibatnya nilai jual produknya tidak bisa dihargai tinggi. Keterbatasan akses pasar tersebut menyebabkan petani banyak berhubungan dengan pedagang pengumpul, sehingga perbedaan harga jual di pasar dengan di tingkat petani menjadi semakin tinggi.

Dilain sisi era perdagangan bebas mau-tidak-mau harus dihadapi bangsa Indonesia. Perjanjian perdagangan bebas sudah ditandatangani semua pihak yang berkepentingan. Perdagangan bebas akan menjadikan barang-barang luar negeri dapat masuk ke Indonesia tanpa hambatan, baik hambatan tarif, maupun hambata kuota. Negara yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif pada suatu komoditas akan mendapatkan keuntungan, sedangkan negara yang tidak memilikinya akan mengalami kerugian.

Terjadinya penurunan produksi pertanian nasional baik dalam hal mutu maupun jumlah. Faktor inilah yang kemudian menjadi pendorong strategi politik pangan pemerintah Indonesia lahir dalam bentuk kebijakan impor beras  yang secara dahsyat dilakukan tiga kali selama tahun 2006.  Strategi ini kemudian  menjadikan pendapatan Petani menurun, karena produk pertanian yang dihasilkan tidak terbeli di pasaran, baik karena rendahnya daya beli masyarakat maupun karena liberalisasi perdagangan. Persoalan lain yang cukup rumit adalah semakin sempitnya lahan pertanian. Sebab terus merugi, petani kemudian memandang bertani merupakan kerja yang sama sekali tidak menguntungkan sehingga lebih baik menjual tanah pertanian dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk berdagang. Atau karena dirasa merugi maka tanah yang dimiliki dijual untuk membayar hutang kepada Tengkulak. Imbasnya adalah dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

Dalam makalah ini, Pemakalah akan memaparkan tentang seberapa penting  sektor pertanian dalam upaya menopang perekonomian negara khususnya membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

.

  B.      Pembahasan

              1.       Masyarakat Indonesia dan Pertanian

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar rakyatnya hidup dari pertanian. Pada awalnya kondisi alam, cuaca dan budaya masyarakat Indonesia sangat mendukung sektor pertanian. Kesuburan tanah Indonesia yang produktif sangatlah cocok untuk mengembangkan sektor pertanian.

Namun dalam perkembangannya secara umum semakin lama kondisi tanah pertanian di Indonesia semakin rendah tingkat kesuburannya yang berdampak kepada semakin menurunnya tingkat produksi pertanian. Keadaan semacam ini yang menjadikan para petani yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada pada posisi di bawah garis kemiskinan. Akhirnya petani kemudian memandang bertani merupakan kerja yang samasekali tidak menguntungkan sehingga lebih baik menjual tanah pertanian dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk berdagang. Atau karena dirasa merugi maka tanah yang dimiliki dijual untuk membayar hutang kepada Tengkulak.

Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk pengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.

Sungguh ironis memang jika Indonesia yang dikenal sebagai Negara agraris yang seharusnya dapat memberi sumber pangan bagi dunia. Ternyata untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari rakyatnya Indonesia belum mampu. Meskipun suwasembada pangan pernah dicapai. Namun, langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah "kurang tepat" karena berdampak pada penurunan tingkat kesuburan tanah yang berimbas pada penurunan produktifitas.

           2.       Revolusi Pertanian

a.         Pengembangan Teknologi

Pertanian yang berbasis iptek pada dasarnya adalah praktek pertanian yang mendasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah terbukti secara ilmiah dan meyakinkan secara praktek empiris. Pertanian berbasis iptek harus memanfaatkan secara intrgratif komponen ilmu pertanian, termasuk ilmu tanah, fisiologi, agronomi, pemuliaan tanaman, pathologi, entomologi dan sebagainya.

Kepentingan teknologi pertanian modern masa depan dalam kaitannya dengan ketahanan panan nasional, ranking kepentingan (rank order of importance) dari berbagai komponen teknologi adalah sebagai berikut : Pengetahuan dan praktek pertanian ekologis berkelanjutan oleh pejabat, penyuluh dan petani; Pupuk mineral dan bahan organik sesuai kebutuhan tanah; Ketersediaan alsintan sesuai kebutuhan; Pengendalian OPT dan ketersediaan sarana pengendalian (pestisida, herbisida); Ketersediaan dan efisiensi penggunaan air; varietas unggul adaptif, benih bermutu; prosesing dan standarisasi produk; Reklamasi dan pembukaan lahan baru. Yang kesemuanya harus mempertimbangkan atas kelestarian lingkungan.

Dengan meningkatkan peran teknologi dalam pertanian, dihrapkan akan dapat mempermudah petani dalam melakukan pengolahan lahan dan proses produksi pangan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih meningkat dengan efisiensi waktu dan dana. Dengan demikian diharapkan sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sebagai bagian terbesar bangsa ini.

b.     Perluasan Lahan

Indonesia memiliki lahan usaha pertanian yang sangat sempit bila ditinjau dari jumlah penduduknya yang sangat banyak. Proporsi lahan perkapita sudah sedemikian sempitnya, sehingga merupakan nilai land-man ratio terkecil di dunia, sekitar 365 m² per kapita. Hal ini memiliki dampak dan konsekuensi yang negatif pada : usaha pertanian dengan sekala mikro, kurang dari 25 are per usaha tani menjadi kurang efisien walaupun produktivitasnya tinggi, pertanian tidak lagi menjadi lapangan usaha pokok, pendapatan usaha tani rendah, keinginan untuk memperoleh produksi maksimal mengharuskan sistem usaha tani dilakuka tanpa memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan.

Menurut mentri pertanian Suswono, Salah satu langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan adalah memperluas lahan pertanian. Pemerintah akan menjamin tambahan lahan-lahan baru untuk kepentingan pertanian. Nantinya, pembukaan lahan baru bukan dengan cara membuka kawasan hutan, melainkan melakukan konversi lahan-lahan tidur di seluruh wilayah Indonesia menjadi lahan produktif. Departemen Pertanian mencatat, lahan tidur di Indonesia mencapai lebih dari 7,13 juta hektare.

Menurut Suswono, dari total 7,13 juta hektare lahan tidur, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menyiapkan seluas dua juta hektare lahan tidur untuk kepentingan pertanian. "Pemerintah akan sepenuhnya memanfaatkan tanah tersebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan Indonesia,". Lahan-lahan yang terbengkalai itu, sebenarnya merupakan lahan produktif untuk pertanian dan potensial untuk kegiatan peternakan.

Departemen Pertanian berharap, pemanfaatan lahan tidur bisa membuat kegiatan pertanian maupun peternakan mewujudkan swasembada pangan semakin optimal. Bukan itu saja, perluasan lahan pertanian juga dilakukan dengan menggalang kerjasama dengan pengusaha hutan tanaman industri (HTI). Caranya, memanfaatkan lahan cukup luas bekas penebangan. Selain itu, perluasan lahan tanam dengan cara melakukan penanaman tumpang sari. Selain perluasan lahan, pemerintah akan merehabilitasi infrastruktur irigasi untuk kepentingan menjaga ketahanan pangan.

c.       Memperbaiki Infrastuktur Rural

Penyediaan infrastruktur pedesaan, khususnya jalan raya di daerah rural, bukanlah tanggung jawab Departemen Pertanian, jelas terlihat bahwa investasi infrastruktur daerah setempat yang menjadi penghubung penting antara pasar dan  pusat pelayanan, telah melambat secara tajam, mengakibatkan deteriosasi fasilitas yang telah dibangun. Walaupun titik berat pembangunan telah ditempatkan pada pembangunan jalan penghubung penting, pengembangan dan perbaikan jaringan jalan di daerah pedesaan dibutuhkan dengan segera.

Jalan penghubung antara desa dan pasar sangat dibutuhkan di daerah pedesaan untuk mendukung intensifikasi pertanian. Jalan-jalan di kabupaten berjumlah sekitar 72% dari jaringan jalan terdaftar; hampir separuhnya berada di kondisi buruk atau ditelantarkan, dan hanya sekitar 19% berada dalam kondisi bagus. Bukti dari Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya menunjukan bahwa di daerah rural, pendapatan lebih tinggi dari hasil nonagraris terjadi di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur pedesaan yang baik yang disebabkan oleh hubungan kuat antara pertanian-bukan pertanian, rural-urban, dan pengembangan usaha kecil menengah.

 Terlebih lagi, hasil studi mengindikasikan bahwa tingginya biaya transaksi di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk infrastruktur rural yang buruk, mengakibatkan rendahnya bagian petani. Hanya sebesar 25%-30% dari nilai kotor untuk hasil produk yang memiliki nilai tinggi.

d.      Strategi Pemasaran Hasil Pertanian 
        Kegagalan penanganan pascapanen yang tak lain kegagalan mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Hal ini lambat atau cepat akan menurunkan motivasi para petani untuk meningkatkan kinerja. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus memperhatikan masalah distribusi hasil pertanian, termasuk di antaranya adalah meningkatkan kualitas jalur transportasi pertanian dari desa ke kota. 
           Petani kita memang sudah cukup memadai dalam meningkatkan produktifitas holtikultura, tapi sering mereka merugi karena turunnya harga. Melihat hal tersebut sangat dimungkinkan dikarenakan over produksi sehingga diperlukan kiat-kiat dalam menanggulangi kerugian petani akibat terjadinya over produksi. Beberapa hal yang menjadikan Over Produksi diantaranya :

1. Terjadinya kenaikan harga yang tinggi di musim sebelumnya sehingga petani berbondong2 menanam komuditas yang sama.

2. Belum adanya gerakan dan motivasi bagi petani untuk mencoba bercocok tanam di luar musim (diluar musim yang seharusnya ) dengan metode serta perlakuan khusus.

3. Belum adanya Data Base tentang Kebutuhan pasar di masing2 wilayah atau mungkin trans lokasi wilayah tentang kebutuhan item produk dalam rentan waktu tertentu (pendek/minggu) yang dilakukan Up Date secara berkala untuk mengetahui dan mensiasati jenis tanaman yang di produksi petani sebagai produsen.

4. Belum adanya Up Grade data yang dpt dijadikan Data Base serta acuan tentang penyebaran produksi tanaman di reginal tertentu bahkan skala nasional sehingga tidak terjadi over produksi karena disemua wilayah petani menanam komoditas yang sama.

Permasalahan yang dihadapi oleh petani kita adalah ketika terjadi panen para tengkulak maupun kontraktor jarang sekali yang mau membeli hasil penen mereka. Kalaupun bersedia membeli, petani harus mau melepas sesuai dengan harga di pasaran.

Harga gabah kering panen (GKP) di pasaran sekarang
berkisar Rp 2.500/kg sampai Rp 2.750. Sedangkan harga basah panen (HBP) berkisar Rp 2.300/kg sampai Rp 2.400. Hal itu masih sangat jauh dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 3.000/kg. Akibatnya, untuk panen kali ini mereka banyak yang merugi. Sebab, antara biaya produksi yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat tidak sebanding.

Dampaknya tidak hanya pada petani pemilik lahan, tetapi yang paling terpukul justru petani penyewa dan penggarap lahan. Bagi petani penyewa
harus menghitung biaya tambahan atas lahan sewaan. Untuk penggarap, sistem bagi hasil dengan pemilik kalau dijual  juga tidak sesuai dengan hasil yang didapat.

Disini peran pemerintah sangat penting, dengan membeli hasil panen para petani melalui KUD yang ada di setiap desa harus di galakkan lagi guna menyelamatkan kelangsungan hidup para petani.

          3.       Penyerapan Tenaga Kerja

Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Untuk tahun 2010 saja diperkirakan sekitar 0,8 juta tenaga kerja yang mampu diserap dari berbagai sektor pertanian.“Sampai saat ini penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih tetap tinggi yakni sekitar 41 juta orang atau separuh dari angkatan kerja nasional”.Selain peningkatan serapan tenaga kerja baru sektor pertanian diharapkan mampu mengurangi pengangguran,

Selain itu sasaran makro lainnya pembangunan sektor pertanian yakni meningkatnya Produk Domestik Bruto (PBD) serta nilai neraca perdagangan. Kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan PDB nasional sekitar 4,8 persen.Sasaran produksi pangan yang perlu terus dikejar antara lain untuk meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Dan sekitar 80 persen anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan ke daerah. “Diharapkan dana tersebut bisa manfaatkan pemda masing-masing untuk membangun sektor pertanian yang lebih baik serta menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat'.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir ternyata tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja ke berbagai sektor. Akhirnya sebagian besar tenaga kerja kita tetap lebih banyak terserap ke sektor pertanian.Kenyataan ini memaksa kita untuk lebih konsen untuk membangun infrastruktur pertanian. Langkah tersebut diharapkan selain meningkatkan kesejahteraan petani juga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja baru.

          4.       Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan sistem Pertanian yang baik akan menjadi kekuatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan suatu daerah. Jika pengelolaan dibidang pertanian amburadur maka daerah itu akan mengalami berbagai bencana, diantaranya bencana kelaparan, kemiskinan dan ketertinggalan. Sehingga pengabaian pengelolaan bidang pertanian akan mempengaruhi bidang-bidang lain yang berakhir pada kehancuran perekonomian daerah dan berimbas kepada perekonomian nasional.

Dalam hal ini pemerintah perlu membantu para petani melalui pendirian koperasi yang di peruntukkan bagi para petani. Manajemen koperasi untuk petani harus mendapat pengawasan dari Pemerintah agar tidak terjadi KKN. Koperasi ini perlu menyediakan modal dengan bunga rendah agar tidak memberatkan para petani. Bunga yang rendah ini nantinya dapat dikembalikan ke Puskesmas yang menyediakan pengobatan gratis bagi para petani.

Bila koperasi ini dikelola menjadi koperasi simpan-pinjam maka ini akan sangat memberi manfaat bukan saja kepada para petani sendiri tapi juga kepada Pemerintah. Karena pertumbuhan dibidang ekonomi menjadi lebih baik melalui pengelolaan dibidang pertanian seperti ini. Sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi harapan semua pihak akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang.

   C.      Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa : 
Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan produksi pangan nasional melalui teknologi pertanian. Diperlukan kerjakeras semua pihak (pemerintah dan masyarakat) guna mewujudkan program suwasembada pangan dalam segala sektor. Kebijakan pemerintah yang pro rakyat (dukungan terhadap riset pertanian, perbaikan infrastruktur, penyuluhan pertanian, kebijakan harga saat panen dan sebagainya) sangat mendukung tercapainya penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

  DAFTAR PUSTAKA

  Dilon, H.S., Pertanian Membangun Bangsa, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999

  Imam Mujahidin Fahmi, Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru, Jakarta : Sandi Kota dan ISPEI, 2004

  Soegiharto, Saraswati, Potret Tenagakerja Disektor Pertanian, Jakarta : Warta Ketenagakerjaan, 2004

  Soep[riatna, tjahya, Birokrasi Pemberdayaan dan Pemberantasan Kemiskinan, Bandung : Humaniora Utama Press, 1997